Pemkab Barru dan DPRD Setujui Perubahan APBD 2026

Bupati Barru A. Ina Kartika Sari bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna persetujuan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026.

Bupati Barru A. Ina Kartika Sari bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna persetujuan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026.

BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru bersama DPRD Kabupaten Barru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Tingkat II di Gedung DPRD Kabupaten Barru, Sabtu (26/9/2026). Persetujuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut diawali dengan pembacaan pendapat akhir fraksi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Barru A. Ina Kartika Sari menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Badan Anggaran, serta jajaran perangkat daerah yang telah terlibat dalam pembahasan perubahan anggaran tersebut.

Menurutnya, perubahan APBD tidak sekadar menyangkut penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan arah fiskal daerah tetap responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

“Persetujuan Ranperda Perubahan APBD ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

BACA JUGA :  Wabup Barru Hadiri Maulid Nabi 1447 H di Masjid Agung

Bupati menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Karena itu, persetujuan bersama tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur dan memberikan dampak nyata.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran yang telah disepakati.

“Anggaran yang telah disepakati harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak nyata,” tegasnya.

Bupati Barru Tekankan Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Sasaran

Sejumlah sektor menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barru dalam pelaksanaan perubahan APBD 2026. Di antaranya penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program strategis lain yang menjadi prioritas daerah.

Bagi pemerintah daerah, perubahan anggaran diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan juga oleh kemampuan perangkat daerah menerjemahkannya menjadi kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BACA JUGA :  Andi Ina Perkuat Kepemimpinan Barru Lewat KPPD Lemhannas

Karena itu, Bupati menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan waktu dalam pelaksanaan setiap program. Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara bertanggung jawab agar setiap kebijakan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling penting setelah persetujuan ini adalah bagaimana seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan anggaran secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Barru,” pungkasnya.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru berharap tahapan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perubahan APBD dapat segera dilaksanakan.

Persetujuan bersama ini sekaligus menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Kolaborasi kedua lembaga diharapkan terus terjaga, terutama dalam memastikan kebijakan anggaran sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru M. Alifandy dan dihadiri anggota DPRD, Wakil Bupati Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala desa, serta lurah.

Comment