BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forkopimda Plus menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari ketersediaan BBM, listrik, air bersih, LPG 3 kilogram, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga persoalan ketenagakerjaan.

Persoalan tersebut dibahas dalam forum Forkopimda Plus yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/2026) malam.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk melihat kondisi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memastikan setiap persoalan memiliki langkah penanganan yang jelas.

Bupati Andi Ina menegaskan pembahasan lintas sektor tidak boleh berhenti pada identifikasi masalah. Setiap persoalan harus ditindaklanjuti melalui langkah bersama agar kondisi yang berkembang tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.

BBM Jadi Perhatian, SPBU Diminta Benahi Pelayanan

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah ketersediaan BBM. Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pemotongan kuota BBM untuk Kabupaten Barru.

Penyaluran harian disebut mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar untuk sembilan SPBU, dengan tambahan pasokan sekitar 15–20 persen dari kondisi normal.

Kebutuhan BBM di Barru cukup tinggi karena daerah tersebut berada di jalur Trans Sulawesi yang menjadi lintasan kendaraan masyarakat dan distribusi logistik. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat lokal, termasuk nelayan yang mengandalkan BBM untuk aktivitas melaut, juga harus tetap terjamin.

Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang meminta pengawasan distribusi diperkuat, termasuk terhadap tata kelola SPBU dan penjualan BBM menggunakan jeriken di pinggir jalan.

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya SPBU Bojo yang banyak melayani kendaraan truk, juga perlu ditata agar tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Bupati meminta seluruh pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan dan memastikan masyarakat lokal tidak kesulitan mendapatkan BBM.

“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” ujarnya.

Andi Ina juga mengingatkan bahwa surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dipungut biaya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.

Listrik dan Air Bersih Jadi Perhatian

Persoalan energi kemudian berlanjut pada sektor kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan bahwa pemadaman berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur dan kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung.

Pemkab Barru meminta PLN memperkuat komunikasi mengenai jadwal pemadaman sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas. Kawasan ekonomi dan fasilitas strategis juga diminta mendapat perhatian.

Bupati secara khusus meminta kontinuitas listrik di RSUD Barru menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.

“Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.

Sementara itu, persoalan air bersih turut dibahas menyusul menurunnya debit sejumlah sumber air dan produksi intake.

Pemkab bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, Damkar dan unsur terkait terus melakukan distribusi air menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak.

Namun, Bupati mengingatkan penanganan air bersih tidak boleh hanya mengandalkan langkah darurat saat musim kemarau. Menurutnya, diperlukan perencanaan jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat.

Karhutla hingga LPG 3 Kilogram

Pada sektor karhutla, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Setiap kejadian kebakaran perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab, status lahan dan pihak yang bertanggung jawab.

Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., mendorong penguatan edukasi dan pencegahan langsung kepada masyarakat sekaligus tindakan tegas terhadap praktik pembakaran lahan.

Sementara Kajari Barru Erik Yudistira, S.H., M.H., menilai penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja, dengan tetap memperkuat langkah mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.

Persoalan distribusi LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian. Pemkab menyoroti masih adanya pengecer yang tidak tercatat sebagai pangkalan resmi serta penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat yang tidak masuk sasaran.

Penataan distribusi dan edukasi dinilai penting agar LPG bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

PHK Puluhan Pekerja Masih Dimediasi

Pada sektor ketenagakerjaan, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Layar Perkasa Nusantara yang melibatkan puluhan pekerja masih dalam proses mediasi tripartit.

Penyelesaian diarahkan melalui dialog dengan tetap memperhatikan hak pekerja sekaligus keberlangsungan investasi.

Kapolres Barru menegaskan kepolisian siap mendukung pengamanan situasi. Namun, penyelesaian persoalan diupayakan terlebih dahulu melalui koordinasi dan langkah teknis sebelum masuk ke proses hukum.

Forum juga menekankan pentingnya komunikasi publik. Informasi yang tidak utuh, terutama yang beredar melalui media sosial, dinilai berpotensi memperbesar persoalan dan memicu kepanikan.

Wakil Bupati meminta setiap persoalan diselesaikan sejak hulu melalui koordinasi dan dialog. Media juga diharapkan menyampaikan informasi secara faktual, berimbang dan utuh, termasuk perkembangan penanganan serta solusi yang sedang dilakukan.

Menutup pertemuan, Bupati Andi Ina menegaskan seluruh pembahasan dalam forum tersebut harus menghasilkan tindakan nyata dan kesepakatan bersama.

“Kita ingin pertemuan ini menjadi hasil dan kesepakatan kita bersama, dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru tidak terjadi kepanikan terhadap hal-hal yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Bupati mengapresiasi sinergi TNI, Polri, BPBD dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan berbagai persoalan. Ia meminta pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan, PLN menjaga kontinuitas listrik terutama untuk RSUD, serta Perumda Air Minum terus meningkatkan pelayanan.

Menurutnya, kekompakan lintas sektor dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar persoalan yang telah dilihat dan didengar langsung dari masyarakat dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.