PAREPARE, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga untuk menjaga keterjangkauan harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Strategi tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (15/9/2026).

Dalam forum tersebut, Sekda Barru menyampaikan perkembangan inflasi, khususnya harga pangan, sekaligus menjelaskan langkah pemerintah daerah menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas kebutuhan masyarakat.

Gerakan Pangan Murah Jadi Andalan Barru

GPM rutin dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru. Meski tidak digelar langsung di pasar, kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pangan dengan harga relatif terjangkau.

Komoditas yang tersedia meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, cabai rawit, ikan, buah-buahan hingga aneka produk olahan pangan.

Pelaksanaan GPM didukung sejumlah pihak, di antaranya Perum Bulog, peternak ayam dan telur, distributor gula dan minyak goreng, serta pelaku usaha dan kelompok pangan lainnya.

Pemkab Barru juga memadukan kegiatan tersebut dengan Gerakan Rabu Bersih di lingkungan Dinas Pertanian. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengintegrasikan kegiatan pelayanan masyarakat dengan penataan lingkungan.

Selain menjaga keterjangkauan harga melalui GPM, pemerintah daerah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam kebutuhan sehari-hari, seperti cabai, tomat, bawang dan sayuran.

Upaya ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan pasar ketika distribusi terganggu atau harga komoditas tertentu meningkat.

Sekda Barru menyampaikan bahwa distribusi pangan di daerah tersebut secara umum berjalan baik. Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi potensi gangguan produksi dan pasokan, termasuk dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Distribusi BBM Ikut Memengaruhi Harga Pangan

Dalam pertemuan TPID Sulsel tersebut, pengendalian inflasi juga dibahas dari sisi transportasi dan distribusi barang. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Bidang Ekonomi, Since Erna Lanba, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, mengingatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menekan daya beli ketika tidak diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat.

Ia mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah yang perlu dijaga agar tidak menimbulkan gangguan bagi perekonomian.

“Jangan hanya satu sektor yang kita lihat. Seluruh distributor, pertanian, BPP, Bulog dan sektor ekonomi lainnya harus duduk bersama dalam membahas persoalan inflasi,” ujarnya.

Since Erna juga menyoroti ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, gangguan pasokan BBM dapat memengaruhi transportasi dan distribusi barang, yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga.

“Kalau BBM bermasalah, maka harga bisa ikut berubah. Transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya akan terdampak, sehingga pada akhirnya harga barang juga berpotensi meningkat,” katanya.

Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait untuk mengevaluasi kebutuhan dan kuota BBM berdasarkan kondisi lapangan.

Pendataan jumlah kendaraan, kebutuhan operasional, sektor pertanian dan nelayan dinilai penting sebagai dasar penghitungan kebutuhan BBM. Pemerintah daerah juga diminta memantau sumber pasokan, jumlah pasokan harian dan pola distribusi untuk mengantisipasi antrean panjang.

“Kalau kita ingin harga turun dan inflasi terkendali, seluruh sektor ekonomi harus bergerak bersama. Pemerintah harus duduk bersama BPS, berkoordinasi dan berkolaborasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Parepare sebagai tuan rumah kegiatan. Ia berharap forum tersebut memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Barru Catat Capaian 112 Persen Pendataan KPJU

Selain membahas pengendalian inflasi, Barru mencatat capaian dalam pengisian kuesioner Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Zona III.

Dari target 25 kuesioner, sebanyak 28 kuesioner tercatat masuk dan seluruhnya berstatus valid bersih. Capaian tersebut mencapai 112 persen dari target, menempatkan Kabupaten Barru pada peringkat pertama dengan status hijau berdasarkan progres yang dilaporkan.

Capaian pendataan ini menjadi salah satu informasi yang mengemuka dalam kegiatan tersebut, di samping pembahasan mengenai stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok.

Kegiatan HLM dan Capacity Building TPID Sulsel turut dihadiri Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan serta perwakilan sejumlah pemerintah daerah. Bupati Pangkep hadir dalam forum tersebut, sementara Bupati Barru diwakili Sekda Andi Syarifuddin. Hadir pula Sekda Enrekang, perwakilan Bupati Sidrap dan perwakilan Bupati Pinrang.

Melalui koordinasi lintas sektor dan lintas daerah, pengendalian inflasi diharapkan berjalan lebih terarah, dengan dukungan pasokan pangan yang memadai, distribusi yang lancar serta kebijakan yang berpijak pada data dan kebutuhan masyarakat.