BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan pelayanan dasar di desa menyentuh Kabupaten Barru. Daerah ini menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang dipilih dan dikunjungi langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., dalam agenda Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu, Rabu (9/9/2026).

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda pemeriksaan administrasi. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri turun langsung untuk melihat bagaimana Transformasi Posyandu Era Baru diterapkan di lapangan, sekaligus menggali kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat hingga tingkat desa.

Rombongan diterima Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., yang mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru. Dari sana, rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja.

Di Kantor Desa Siddo, Abustan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan Posyandu di Kabupaten Barru. Menurutnya, kedatangan langsung jajaran Kemendagri menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan transformasi Posyandu tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kabupaten Barru saat ini memiliki 274 Posyandu yang tersebar di tujuh kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 Posyandu telah memiliki Surat Keputusan terkait implementasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintah Kabupaten Barru menargetkan seluruh 274 Posyandu telah memiliki SK hingga akhir 2026. Setelah itu, Posyandu diharapkan mampu menjalankan fungsi barunya secara optimal sebagai bagian dari pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Posyandu Tak Lagi Sekadar Urusan Kesehatan

Abustan menilai posisi Posyandu semakin strategis karena keberadaannya berada dekat dengan masyarakat. Selain memberikan pelayanan, Posyandu juga dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai persoalan yang terjadi di tengah warga.

Mulai dari kesehatan ibu dan anak, risiko stunting, kemiskinan hingga persoalan pendidikan dapat teridentifikasi lebih awal apabila sistem pelayanan dan pendataan di tingkat desa berjalan baik.

“Karena itu, Posyandu perlu terus dikuatkan. Jika berjalan dengan baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditangani lebih cepat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran kader dan keterlibatan masyarakat. Kunjungan rutin balita dan ibu hamil, misalnya, menjadi bagian penting untuk memantau pertumbuhan sekaligus mendeteksi lebih dini berbagai risiko kesehatan.

Bagi Pemkab Barru, kepercayaan pemerintah pusat menjadikan daerah ini sebagai lokus Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu juga menjadi penyemangat untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TP PKK dan para kader.

“Kami berharap kegiatan ini semakin memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan Posyandu Era Baru yang benar-benar hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga ke tingkat desa,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo menjelaskan, kunjungannya merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melihat kondisi desa secara langsung. Bukan hanya melihat capaian, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan yang benar-benar muncul di lapangan.

“Kami datang untuk melakukan collecting, melihat dan mencatat apa yang paling dibutuhkan oleh desa-desa di Barru. Setelah persoalannya teridentifikasi, kita akan bersama-sama mencari solusi yang paling memungkinkan,” ujarnya.

La Ode Ahmad juga mengapresiasi capaian pembangunan desa di Kabupaten Barru. Dari 40 desa yang ada, sebanyak 34 desa telah berstatus mandiri, sementara enam desa lainnya berstatus maju.

Capaian tersebut, menurutnya, menjadi modal bagi Barru untuk terus melahirkan inovasi dan memperkuat desa sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Ia kemudian menegaskan bahwa wajah Posyandu saat ini sudah berubah. Posyandu tidak lagi hanya berkutat pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah diarahkan menjadi wadah pelayanan masyarakat yang lebih luas melalui enam bidang SPM.

Dengan pendekatan tersebut, PKK, Posyandu dan berbagai lembaga kemasyarakatan desa diharapkan mampu menjadi penggerak program pemerintah hingga tingkat keluarga. Penanganan stunting, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan dan berbagai agenda pembangunan lainnya dapat diperkuat dari desa.

Pemerintah pusat juga akan menjadikan hasil identifikasi di lapangan sebagai bahan dalam menyusun program yang lebih tematik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Barru bahkan dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu lokasi percontohan atau piloting bagi sejumlah program pembangunan desa.

Dalam kesempatan itu, La Ode Ahmad turut mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa agar tidak mengabaikan ketahanan pangan. Desa, kata dia, perlu mampu memetakan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi yang tersedia.

“Jangan abai dengan desa. Kalau kita ingin membangun daerah, maka bangunlah desa dan kelurahannya. Karena masyarakat tinggal dan tumbuh di desa,” tegasnya.

Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nitta Rosalin, S.E., M.A., sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi di Desa Siddo merupakan bagian dari komitmen pemerintah mempercepat transformasi Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Menurut Nitta, transformasi tersebut menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung pelayanan masyarakat melalui enam bidang SPM, bukan lagi sebatas wadah pelayanan pada satu bidang tertentu.

Usai kegiatan, rombongan kemudian turun langsung ke Posyandu Al-Amanah, Dusun Congko, Desa Siddo, untuk melihat pelaksanaan pelayanan Posyandu sekaligus berinteraksi dengan pengurus dan para kader.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung praktik pelayanan di lapangan. Bagi Barru, momentum ini sekaligus menjadi dorongan untuk menuntaskan transformasi seluruh Posyandu dan memastikan pelayanan dasar semakin dekat dengan masyarakat.

Dengan 274 Posyandu yang tersebar hingga pelosok desa, tantangannya bukan hanya memastikan setiap lembaga memiliki administrasi yang lengkap. Lebih jauh, bagaimana Posyandu benar-benar menjadi ruang pelayanan, pendataan dan deteksi awal persoalan masyarakat yang bekerja secara aktif di tingkat paling dekat dengan keluarga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, di antaranya Kepala Bagian Perencanaan, Kasubdit Fasilitasi Kerja Sama Desa, serta perwakilan DMPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari Pemkab Barru hadir Wakil Bupati Barru yang didampingi Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur Daerah, Kepala DPMDPPKB beserta jajaran, serta Pengurus TP PKK Pokja IV.