BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang mendorong penyelarasan program, integrasi data, dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS di Sulawesi Selatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pencegahan, deteksi dini, hingga pengobatan berjalan terkoordinasi menuju target Ending AIDS 2030.

Hal itu disampaikan Abustan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Travellers Phinisi, Makassar, Kamis (17/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia hadir sebagai Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Barru.

Rapat koordinasi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulsel, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., M.M., M.H. Kegiatan ini mempertemukan para wakil bupati dan wakil wali kota selaku ketua pelaksana KPA kabupaten/kota, jajaran Dinas Kesehatan, sekretaris KPA, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam forum tersebut, Abustan menekankan perlunya kesamaan persepsi dan langkah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, upaya penanggulangan HIV-AIDS membutuhkan koordinasi yang seirama agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Yang pertama, yang perlu kita lakukan hari ini, samakan dulu persepsi. Kalau provinsi kerjanya sendiri, kabupaten lain lagi, kota juga lain, kalau tidak seirama dan tidak satu langkah, susah kita,” tegas Abustan.

Ia menilai koordinasi harus diterjemahkan hingga ke tingkat teknis, termasuk memperjelas pembagian peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas dalam pelaksanaan skrining, deteksi dini, pendampingan, serta pengobatan.

Penanggulangan HIV-AIDS Perlu Kolaborasi Lintas Sektor

Abustan juga mengingatkan bahwa penanggulangan HIV-AIDS tidak cukup dipandang sebagai urusan sektor kesehatan. Menurutnya, berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Yang perlu diperkuat adalah bagaimana di kabupaten/kota mengambil langkah secara bersama. Kita perlu integrasi, semua sektor hadir dan membahas persoalan secara bersama,” ujarnya.

Dari sisi pembiayaan, ia menyebut keterbatasan fiskal daerah perlu disikapi melalui penguatan kolaborasi dan pemanfaatan sumber dukungan yang sah, termasuk kemitraan. Ia juga mengusulkan penyelarasan Rencana Aksi Daerah (RAD) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota supaya program yang disusun sesuai dengan kondisi serta kebutuhan setiap daerah.

Selain koordinasi program, Abustan mendorong pengembangan sistem data yang lebih terpadu. Data yang terintegrasi dinilai dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan, merencanakan intervensi, mendukung deteksi kasus, serta mengevaluasi pelaksanaan program secara lebih tepat.

Ribuan Kasus Baru Tercatat di Sulawesi Selatan

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan perkembangan temuan kasus HIV-AIDS. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, tercatat 1.939 kasus baru sepanjang 2025 dan sekitar 963 kasus pada periode Januari hingga Juli 2026.

Kelompok usia 25–49 tahun menjadi kelompok dengan proporsi kasus terbesar, disusul kelompok usia 15–24 tahun.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026 terdapat 9.492 orang yang masih menjalani pengobatan dari total 13.969 orang yang pernah menjalani pemeriksaan.

Data tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlunya memperkuat penemuan kasus, akses terhadap pengobatan, dan keberlanjutan layanan bagi orang yang membutuhkan.

Rapat koordinasi juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pencegahan HIV yang etis, terkoordinasi, dan bebas stigma. Penguatan deteksi dini, akses layanan kesehatan, pendampingan, serta kerja sama lintas sektor menjadi bagian dari upaya mencapai target Ending AIDS 2030.

Wakil Bupati Barru mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, dr. Wahyuddin Adam, MARS.