BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur yang berhasil dibangun. Lebih dari itu, manfaatnya harus benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam podcast IGA Radio yang menghadirkan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., bersama Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., di Ruang Barru Information Smart Center Kantor Bupati Barru, Sabtu (15/8/2026).

Dipandu Host Bang Ilo, dialog bertajuk “TNI AD Bersama Rakyat: Sinergi Dandim 1405/Parepare dan Pemerintah Kabupaten Barru Membangun dan Memberi Manfaat” itu mengulas berbagai bentuk kolaborasi TNI dan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjawab persoalan masyarakat.

Pembahasannya tidak berhenti pada konsep pembangunan. Jembatan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga akses air bersih menjadi contoh bagaimana persoalan yang ditemukan di lapangan kemudian dicari jalan keluarnya melalui kerja bersama.

Dari Laporan Babinsa hingga Pembangunan Jembatan

Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat menjelaskan, berbagai program yang dijalankan bersama berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu sumber informasi tersebut berasal dari Babinsa yang sehari-hari berada di desa dan berinteraksi langsung dengan warga.

“Babinsa kami 1 x 24 jam ada di desa-desa. Mereka mendapatkan informasi dari hasil interaksi dengan masyarakat, kemudian data tersebut kami tindak lanjuti dan komunikasikan dengan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Kondisi geografis Barru yang membentang dari kawasan pesisir hingga pegunungan membuat kebutuhan masyarakat cukup beragam. Persoalan konektivitas, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan kondisi jalan, tetapi juga keberadaan jembatan yang menghubungkan permukiman warga dengan sekolah, pasar, lahan pertanian maupun pusat pelayanan.

Menurut Erwin, dalam menentukan lokasi pembangunan jembatan, setidaknya ada dua hal yang menjadi pertimbangan, yakni dampak dan manfaat.

Dampak dilihat dari apa yang terjadi ketika akses masyarakat terputus. Anak-anak bisa kesulitan pergi ke sekolah, sementara petani maupun warga lainnya dapat mengalami hambatan ketika hendak menuju pasar atau kawasan aktivitas ekonomi.

Sementara manfaatnya dilihat dari seberapa besar jembatan tersebut mampu membuka konektivitas antardesa, antardusun hingga kawasan pertanian.

Salah satu hasil kolaborasi itu adalah Jembatan Garuda di Botte yang telah diresmikan. Jembatan tersebut dibangun untuk membantu mengatasi persoalan akses masyarakat yang sebelumnya kerap terganggu ketika debit air meningkat.

Pembangunan jembatan juga tengah berproses di Paddumpu, Kecamatan Balusu, serta direncanakan di Desa Jangan-jangan.

Bagi Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, pembangunan tersebut menjadi contoh konkret gotong royong lintas sektor. Terlebih, pembangunan infrastruktur skala kecil tidak selalu dapat langsung masuk dalam prioritas anggaran daerah karena keterbatasan fiskal dan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus ditangani.

“Ketika TNI turun membangun jembatan seperti itu, sama saja mempercepat apa yang sebenarnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Bupati.

Andi Ina juga menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan Jembatan Rintis Garuda Tahap 3 di Sungai Kaladi Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau yang menjadi bagian dari program percepatan infrastruktur jajaran Kodam XIV/Hasanuddin.

Bagi pemerintah daerah, dukungan seperti itu menjadi penting karena pembangunan tidak selalu harus berjalan sendiri-sendiri. Ketika kebutuhan di lapangan dapat dipertemukan dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak, penanganannya bisa dilakukan lebih cepat.

RTLH hingga Persoalan Air

Kolaborasi TNI dan Pemkab Barru juga menyentuh persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurut Andi Ina, keterlibatan TNI bersama masyarakat dapat mempercepat proses pembangunan maupun rehabilitasi rumah.

Selain menambah tenaga, kehadiran TNI di tengah masyarakat juga dinilai mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong.

Salah satu contoh yang dibahas dalam podcast adalah perbaikan 10 unit RTLH di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, melalui kolaborasi pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Barru dan TNI.

Bupati menegaskan, masyarakat yang rumahnya belum tertangani bukan berarti dilupakan. Pemerintah tetap melakukan pemetaan dan menentukan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan serta kemampuan anggaran yang tersedia.

“Ini bukan hanya sekadar program, tetapi bagaimana negara melalui TNI dan Pemerintah Daerah benar-benar hadir di tengah masyarakat Barru,” ujar Andi Ina.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah air. Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Barru.

Dandim menjelaskan, persoalan air tidak hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga. Ketersediaan air juga berkaitan erat dengan aktivitas pertanian masyarakat.

Karena itu, Program Manunggal Air menjadi salah satu bentuk dukungan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air sekaligus mendukung kegiatan pertanian.

Bagi Andi Ina, air merupakan kebutuhan paling mendasar. Program Manunggal Air TNI AD pun dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

“Ini bukan hanya menjadi program yang berdiri sendiri, tetapi akan saling menguatkan dengan apa yang sedang kami pemerintah kerjakan,” ujarnya.

Komunikasi Langsung Jadi Kunci

Hal lain yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan TNI ketika menghadapi persoalan masyarakat.

Andi Ina menjelaskan, setiap laporan yang datang dari lapangan akan diupayakan untuk segera diverifikasi dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait. Jika kebutuhan dapat ditangani dengan sumber daya yang tersedia, pemerintah akan berusaha melakukan eksekusi secepat mungkin.

Sementara kebutuhan yang membutuhkan anggaran lebih besar akan diarahkan menjadi usulan prioritas pada perubahan anggaran atau tahun berikutnya.

Dandim pun menilai komunikasi langsung dengan kepala daerah penting ketika masyarakat membutuhkan penanganan segera.

“Kalau kita menunggu prosedur surat, sementara masyarakat membutuhkan bantuan, itu akan lama. Kalau kita bisa komunikasi langsung antara saya selaku Dandim dengan Ibu Bupati, itu malah lebih baik,” ungkapnya.

Pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi di lapangan menjadi bagian penting dalam mempercepat respons terhadap persoalan masyarakat. Administrasi tetap diperlukan, tetapi kebutuhan warga yang mendesak juga membutuhkan komunikasi dan keputusan yang cepat.

Menutup talkshow, Andi Ina kembali menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar pekerjaan yang selesai secara administratif.

“Pembangunan yang berhasil itu bukan hanya selesai di atas kertas, tapi yang terpenting adalah selesai di kehidupan warganya dalam artian yang fungsional,” tegasnya.

Ia menggambarkan pembangunan yang ideal secara sederhana. Jalan dan jembatan harus mampu membuka akses warga menuju sekolah dan kebun. Rumah harus memberikan rasa aman. Air bersih dan sanitasi harus benar-benar hadir di rumah tangga.

“Selama masih ada keluarga yang belum merasakan itu, maka pekerjaan kami belum selesai. Komitmen saya sederhana: turun langsung, dengar langsung, dan pastikan sampai,” kata Bupati.

Senada dengan itu, Dandim mengajak masyarakat Barru menjaga tiga hal penting, yakni semangat gotong royong, kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pada akhirnya, dialog tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar anggaran dan program. Ada informasi dari lapangan, koordinasi, gotong royong dan kemauan untuk bergerak bersama.

Ketika pemerintah, TNI dan masyarakat berada dalam satu irama, persoalan warga diharapkan dapat diidentifikasi lebih cepat, ditangani lebih tepat, dan manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas.

Semangat kolaborasi itulah yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Barru untuk mewujudkan visi “Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, Sejahtera Lebih Cepat.”