MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah se-Sulawesi mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Jumat (18/9/2026).

Rakor yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu membahas strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi potensi lokal, serta penyelarasan kebijakan dengan arah pembangunan nasional.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman. Sejumlah gubernur, bupati, wali kota, perwakilan pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah, dan staf ahli juga mengikuti kegiatan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi perlu ditopang potensi daerah

Dalam pemaparannya, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, optimalisasi sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, serta kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data.

Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang perlu dikawal bersama oleh pemerintah pusat, Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan seluruh pemerintah daerah.

“PDB adalah agregasi dari seluruh PDRB daerah. Semakin tinggi PDRB daerah, semakin tinggi PDB nasional,” jelasnya.

Data BPS yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan 5,59 persen, melampaui rata-rata nasional dan berada di peringkat keenam secara nasional.

Capaian tersebut menjadi salah satu pijakan untuk mendorong kontribusi ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi unggulan, termasuk pertanian, perikanan, dan pertambangan.

Arya Bima juga menekankan perlunya hilirisasi agar komoditas daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan lebih lanjut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah, membuka peluang investasi, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Selain itu, kebijakan sektor pertanian, pariwisata, industri, dan pertambangan perlu diselaraskan. Pemerintah daerah juga diminta memperhitungkan mitigasi bencana serta memantau indikator dini ekonomi untuk mengantisipasi potensi hambatan pertumbuhan.

Konsumsi, investasi, dan produktivitas jadi perhatian

Dalam sesi pemaparan, BPS menyoroti peningkatan transaksi digital seiring perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak berbelanja secara daring. Konsumsi pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

BPS juga menyoroti sejumlah ruang untuk mendorong produk domestik regional bruto (PDRB), antara lain meningkatkan konsumsi produk lokal, memperkuat industri manufaktur dan pertanian, menambah investasi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja berkualitas.

Sementara itu, Deputi Bappenas Medrilzam menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan pergerakan yang seimbang antara sisi produksi dan sisi pengeluaran.

Dari sisi produksi, tenaga kerja, modal, dan teknologi harus didukung secara memadai. Adapun dari sisi pengeluaran, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto perlu bergerak bersama untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Langkah pendukung yang disoroti meliputi percepatan pelaksanaan anggaran, perbaikan tata kelola, pembenahan logistik, dukungan terhadap dunia usaha, serta pemantauan program pembangunan secara berkelanjutan.

Kehadiran Sekda Barru dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten Barru dengan prioritas pembangunan regional dan nasional.

Pemkab Barru diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mendorong kegiatan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Barru.