BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Stunting dan Kemiskinan Terpadu di Hotel Aryaduta, Sabtu (12/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka stunting dan kemiskinan melalui pendekatan data terpadu.

Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya efisiensi dan sinergi antarlembaga. Ia mengusulkan penyatuan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selama ini berjalan terpisah.

“Daripada banyak SK tapi tidak ada yang dikerjakan, lebih baik satu SK tapi bisa dikerjakan banyak hal,” tegasnya.

Abustan juga menyoroti bahwa akar masalah stunting tidak melulu soal ekonomi, tetapi juga pola asuh dan akses informasi. Ia mencontohkan bahwa anak dari keluarga mampu pun bisa terdampak stunting akibat pola konsumsi yang tidak sehat.

“Kita pernah temukan, ada anak pejabat yang stunting karena setiap hari diberi makanan instan. Jadi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal pola asuh,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Wabup menggarisbawahi pentingnya sistem data by name by address yang akurat, agar intervensi dapat lebih tepat sasaran. Ia juga mendorong desa mengalokasikan minimal 10 persen dana desa untuk program pengentasan stunting dan kemiskinan.

Namun, ia mengkritisi pelaksanaan di lapangan yang belum optimal. Salah satu desa bahkan mencatat peningkatan kasus stunting meski telah menerima anggaran, akibat intervensi yang keliru.

Wabup juga mengajak sektor swasta dan masyarakat sipil untuk terlibat aktif melalui CSR dan filantropi. Pemerintah berencana melibatkan 117 perusahaan lokal dalam program percepatan penghapusan stunting dan kemiskinan.

“Banyak orang ingin membantu, tapi tidak tahu harus bantu ke mana. Maka program kita harus jelas dan terukur,” ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya kesinambungan dan pengawasan program, sembari menyinggung program One Day One Egg yang sempat berhasil namun terhenti karena kurangnya tindak lanjut sistematis.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran Bappelitbangda, Dinas PMDPPKBPPA, OPD terkait, akademisi, serta lembaga non-pemerintah. Hasil rumusan juknis diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penanganan stunting dan kemiskinan yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.