MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Barru berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Prestasi tersebut diterima dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026). Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan, kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga kualitas tata kelola keuangannya.

Bagi Kabupaten Barru, capaian ini bukan sekadar angka. Raihan WTP ke-11 berturut-turut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dipercaya mewakili enam kepala daerah penerima opini WTP untuk menyampaikan sambutan. Dengan penuh rasa syukur, ia menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru.

“Alhamdulillah, hari ini kami enam kepala daerah mendapatkan opini WTP yang tentunya menjadi harapan dan kebahagiaan bagi kami semua. Capaian ini tidak mungkin diraih hanya oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujar Andi Ina.

WTP ke-11 Jadi Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Barru

Menurut Andi Ina, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut tidak lepas dari sinergi yang terbangun antara seluruh perangkat daerah. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses penyusunan laporan dan pemeriksaan.

Ia mengakui, setiap tahapan audit yang dilakukan BPK selalu menjadi momen yang penuh tantangan bagi pemerintah daerah. Berbagai dokumen, data, dan administrasi harus dipersiapkan secara cermat untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

“Setiap proses pemeriksaan tentu menghadirkan rasa harap dan debaran bagi kami. Namun hasil yang diperoleh hari ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” katanya.

Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, Andi Ina menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir. Baginya, penghargaan tersebut justru menjadi pengingat agar pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

“Ini menjadi cambuk bagi kami agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan dengan tertib administrasi serta sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati perempuan pertama di Barru itu juga menilai kehadiran BPK tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, berbagai rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah, Andi Ina tetap optimistis pemerintah daerah mampu menjaga kinerja pengelolaan keuangan sekaligus melanjutkan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Hari ini kondisi anggaran memang penuh tantangan, tetapi kami yakin dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, keadaan akan semakin baik. Kami tetap berkomitmen mewujudkan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

BPK Ingatkan WTP Bukan Tujuan Akhir

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun ia mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari proses perbaikan.

“WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga melalui tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Winner Franky.

Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pada kesempatan itu, Winner turut mengapresiasi kerja sama kepala daerah, DPRD, serta perangkat daerah yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan mulai dari penyediaan data hingga pembahasan hasil audit.

Hadir mendampingi Bupati Barru dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Kepala BKAD Barru, Inspektur Daerah, Kepala Dinas PUTR Perkim, Kabag Umum Setda Barru, Kabag Protokol Setda Barru, Sekretaris DPRD, serta jajaran BKAD Kabupaten Barru.

Raihan opini WTP ke-11 berturut-turut ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang konsisten menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.