BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara pada pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional Tingkat Kabupaten Barru yang digelar di Halaman Kantor Bupati Barru, Rabu (17/06/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti jajaran lengkap Pemerintah Kabupaten Barru.

Sejak pagi, barisan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK tampak memenuhi halaman kantor bupati. Suasana upacara berjalan tertib dengan nuansa kedisiplinan yang menjadi ciri khas pelaksanaan Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemkab Barru.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Barru, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, hingga para kepala lembaga dan BUMN/BUMD yang ada di Kabupaten Barru.

Bupati Tekankan Evaluasi Kinerja dan Efisiensi Anggaran

Dalam amanatnya, Bupati Barru menegaskan pentingnya evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah seiring berakhirnya triwulan kedua Tahun Anggaran 2026. Evaluasi, menurutnya, bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pembangunan.

“Kita harus melihat capaian program berdasarkan data dan hasil yang terukur. Dari situ kita dapat mengetahui program yang berhasil, yang perlu diperbaiki, bahkan yang harus dihentikan apabila tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, sehingga setiap perangkat daerah diminta lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan dengan prinsip money follows priority program. Aktivitas yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti belanja seremonial dan perjalanan dinas yang kurang produktif, diminta untuk diminimalkan.

Fokus pembangunan Kabupaten Barru, lanjutnya, harus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Permasalahan kemiskinan dan stunting harus diidentifikasi secara komprehensif hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah-langkah yang kita lakukan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi maupun pusat, guna membuka peluang pendanaan yang lebih besar bagi daerah.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan optimisme terhadap dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barru.

“Insya Allah tahun 2026 Kabupaten Barru akan memperoleh bantuan Inpres Jalan Desa sebesar Rp100 miliar. Tahun 2025 kita mendapatkan kurang lebih Rp50 miliar, dan tahun ini kita terus berupaya agar alokasi tersebut meningkat demi percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya yang disambut antusias peserta upacara.

Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah. Ia meminta seluruh aparatur mampu bertransformasi menjadi birokrasi yang adaptif, tangguh, dan responsif terhadap perubahan.

Pemanfaatan data juga menjadi sorotan penting. Ia menegaskan agar setiap program pembangunan menggunakan pendekatan by name by address serta mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data sektoral lainnya.

“Kita tidak boleh lagi menyusun program tanpa dasar data yang jelas. Setiap kebijakan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia turut mengapresiasi sinergi yang terbangun bersama Kapolres Barru dalam membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat, yang menurutnya berdampak positif terhadap peluang pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, melalui berbagai upaya dan kolaborasi yang terjalin, Kabupaten Barru berpeluang memperoleh dukungan dari Kementerian Pariwisata berupa pembangunan infrastruktur pada kawasan wisata,” katanya.

Pada bagian akhir amanatnya, Bupati menegaskan bahwa disiplin ASN menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan. Disiplin, menurutnya, bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat.

“Visi besar Kabupaten Barru tidak akan terwujud tanpa kedisiplinan yang tinggi dari seluruh ASN,” ujarnya.

Bupati juga memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga kesejahteraan ASN, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tetap diberikan tanpa pengurangan. Namun, besaran TPP akan tetap mengacu pada tingkat disiplin dan kinerja masing-masing pegawai.

“TPP diberikan kepada yang berhak. Jika ingin mendapatkan TPP secara penuh, maka tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja. Ini adalah bentuk keadilan bagi ASN yang bekerja secara optimal dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Usai upacara, Bupati Barru menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada 25 ASN yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juli hingga 1 Agustus 2026. Penyerahan juga disertai manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun.

Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para ASN yang telah menuntaskan masa pengabdiannya.

“Terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjadi ASN. Insya Allah seluruh pengabdian yang telah dilakukan menjadi amal jariyah,” tutupnya.

Dengan semangat Hari Kesadaran Nasional, Pemkab Barru menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara terarah, terukur, dan berdampak demi mewujudkan Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat.