MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi di Kabupaten Barru dengan melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan birokrasi berjalan disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 di Hotel Aryaduta, Makassar, Sabtu (1/8/2026). Dalam forum yang dihadiri jajaran pimpinan OPD dan camat itu, Andi Ina menyampaikan sejumlah pesan tegas terkait disiplin aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga komitmennya membangun birokrasi yang bersih.

Bupati Barru: Kinerja OPD Akan Saya Nilai Langsung

Mengawali arahannya, Bupati menyoroti tingkat kehadiran para pimpinan OPD dalam kegiatan strategis pemerintah. Menurutnya, agenda yang berkaitan dengan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun kebijakan pemerintah provinsi merupakan forum penting yang tidak boleh dihadiri oleh perwakilan tanpa alasan yang benar-benar mendesak.

“Saya tidak terima jika hal strategis seperti ini pimpinan OPD-nya tidak hadir tanpa alasan mendesak. Kedisiplinan dan keberadaan pimpinan sangat menentukan arah jalannya pemerintahan,” tegas Andi Ina.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan sistem evaluasi kinerja birokrasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Bahkan, penilaian tersebut dikelolanya secara langsung untuk memastikan objektivitas terhadap capaian setiap perangkat daerah.

Bupati menegaskan tidak akan ragu memberikan penilaian rendah kepada pejabat yang tidak mampu memenuhi target maupun komitmen kinerja yang telah disepakati.

Selain menekankan disiplin pimpinan, Andi Ina juga mengingatkan pentingnya pemberdayaan seluruh aparatur di lingkungan OPD. Ia meminta kepala perangkat daerah memanfaatkan seluruh struktur organisasi secara optimal, mulai dari kepala bidang hingga staf, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Menurutnya, praktik penumpukan pekerjaan hanya kepada pegawai tertentu atau berdasarkan kedekatan pribadi tidak boleh lagi terjadi dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Barru.

“Gunakan struktur organisasi yang ada. Saya akan turun langsung ke OPD dan mengecek ke bawah, memastikan seluruh ASN diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Nyata

Di tengah berbagai catatan evaluasi tersebut, Bupati tetap memberikan apresiasi atas peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru yang pada tahun 2025 berhasil mencapai nilai 73,99 dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang masih berada pada kategori B.

Meski demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak hanya berhenti sebagai angka dalam laporan administrasi. Seluruh perangkat daerah diminta terus melakukan evaluasi terhadap dokumen peta proses bisnis minimal sekali dalam setahun agar tetap selaras dengan rencana strategis serta rencana kerja masing-masing OPD.

Andi Ina menilai penyusunan peta proses bisnis menjadi fondasi penting dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus mencegah terjadinya pemborosan anggaran akibat tumpang tindih program maupun tugas.

“Tanpa peta proses bisnis yang tepat, birokrasi akan kehilangan orientasi dalam menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi warga. Kita ingin memangkas duplikasi tugas demi menghindarkan daerah dari pemborosan anggaran,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menepis isu yang kerap berkembang mengenai praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Ia memastikan seluruh penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena faktor lain.

“Saya tidak pernah meminta apa pun. Yang saya minta hanya satu, tunjukkan kinerja terbaik. Itulah yang akan saya nilai sampai akhir masa jabatan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Andi Ina mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan asistensi dengan sungguh-sungguh agar mampu menghasilkan peta proses bisnis yang benar-benar menjadi pedoman dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa fokus kepemimpinannya bukan mengejar jabatan politik berikutnya, melainkan memastikan amanah yang diberikan masyarakat selama lima tahun dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin baik.

“Saya tidak sedang mengejar jabatan berikutnya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana amanah lima tahun ini bisa saya tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan berdampak bagi masyarakat. Mari bersama memperbaiki birokrasi dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” pungkasnya.