MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Barru, Abubakar, pada kegiatan Monitoring Penganggaran dan Kelas Konsultasi Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Program JKN Tahun 2026 yang digelar BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Ballroom Hotel Claro Makassar, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam memastikan pemenuhan kewajiban penganggaran Program JKN agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut diikuti para Sekretaris Daerah, Kepala BKAD/BPKAD, serta Inspektur Daerah dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku.

Perkuat Sinergi Demi Keberlanjutan Program JKN

Monitoring penganggaran dan kelas konsultasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menjadi wadah konsultasi bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. M. Ishak Iskandar, M.Si., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan Program JKN sebagai program strategis nasional di bidang kesehatan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pemaparan mengenai pelaksanaan Program JKN dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX, evaluasi pemenuhan kewajiban pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2026, hingga sesi diskusi dan konsultasi terkait dukungan penganggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program JKN melalui penganggaran yang tepat dan sesuai regulasi.

“Program JKN merupakan salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban sesuai regulasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Barru akan terus memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemerintah pusat guna memastikan keberlangsungan Program JKN sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Barru.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga target cakupan kepesertaan JKN dapat terus ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Aditya Nuryuslam, serta dimoderatori Staf Ahli Direktorat Keuangan dan Investasi Nunky Malahayati.

Turut hadir Deputi Direktur Bidang Manajemen Iuran dan UHC Regional BPJS Kesehatan Agus Mustopa, bersama seluruh peserta dari pemerintah daerah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX.