BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) seiring memasuki periode puncak musim kemarau. Langkah tersebut ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Barru A. Syarifuddin mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dalam Apel Gelar Pasukan Kesiapan Menghadapi Karhutla di halaman Polres Barru, Selasa (11/8/2026).

Apel yang digelar Kepolisian Resor Barru itu dipimpin langsung Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Pejabat Utama Polres Barru, para Kapolsek, unsur Pemerintah Kabupaten Barru, serta instansi terkait.

Bukan sekadar apel kesiapan personel, kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah menghadapi ancaman kebakaran yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.

Pemetaan Wilayah Rawan dan Respons Cepat Jadi Perhatian

Dalam amanatnya, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap menekankan bahwa penanganan Karhutla di Kabupaten Barru harus lebih banyak bertumpu pada pencegahan, deteksi dini, dan kecepatan respons.

Menurutnya, seluruh jajaran perlu meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pemetaan titik rawan juga harus dilakukan secara berkala sehingga setiap informasi mengenai indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum api meluas.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan personel sekaligus dukungan sarana dan prasarana operasional. Kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan kekeringan membuat kesiapan tersebut tidak bisa ditunda.

Penanganan Karhutla, kata dia, tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan keterpaduan antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, hingga masyarakat di tingkat desa.

Dalam amanat apel juga disampaikan prediksi BMKG mengenai kondisi musim kemarau 2026 di Sulawesi Selatan. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September dengan kondisi yang disebut tidak normal. Situasi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan potensi kekeringan sekaligus risiko kebakaran hutan dan lahan.

Karena itu, kesiapan lapangan perlu didukung peralatan yang memadai, mulai dari mesin pompa air, kendaraan operasional, alat pelindung diri, hingga perlengkapan pemadaman lainnya.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai dapat mempercepat penanganan. Sistem pemantauan titik panas dan penggunaan drone, misalnya, dapat membantu proses deteksi serta verifikasi lokasi yang dicurigai mengalami kebakaran.

Di luar kesiapan aparat, pencegahan juga perlu menyentuh masyarakat secara langsung. Sosialisasi mengenai bahaya membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar menjadi salah satu langkah penting untuk menekan potensi munculnya titik api.

Penguatan posko terpadu yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, instansi teknis dan relawan juga diperlukan agar koordinasi dapat berlangsung cepat ketika terjadi keadaan darurat.

Pada saat yang sama, penegakan hukum terhadap pelanggaran pembakaran hutan dan lahan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keselamatan dan kesehatan personel yang bertugas di lapangan juga menjadi perhatian dalam setiap operasi penanganan.

Pemkab Barru Siapkan Dukungan Lintas Sektor

Sekda Barru A. Syarifuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru siap memperkuat koordinasi dan dukungan lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh baru dibangun setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan harus dimulai lebih awal dengan memetakan wilayah rawan, memperkuat kapasitas personel, memastikan peralatan siap digunakan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

“Kita perlu membangun pola kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat kecamatan dan desa, serta unsur masyarakat. Dengan koordinasi yang solid dan komunikasi yang cepat, setiap potensi kebakaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan hingga tingkat paling bawah. Perangkat kecamatan dan desa dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kondisi wilayah.

Bagi Kabupaten Barru, langkah antisipasi ini menjadi penting di tengah periode kemarau. Kesiapan personel dan peralatan memang menjadi bagian dari respons, tetapi kesadaran masyarakat tetap menjadi benteng pertama untuk mencegah munculnya kebakaran.

Melalui apel gelar pasukan tersebut, pemerintah daerah bersama aparat dan seluruh unsur terkait menunjukkan komitmen untuk menjaga wilayah Barru tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, sekaligus memastikan setiap potensi kejadian dapat ditangani sedini mungkin.

(Humas Barru)