BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi bagian penting dalam aktivitas ribuan nelayan di Kabupaten Barru. Agar penyalurannya lebih tertib dan merata, Polres Barru bersama Pemerintah Kabupaten Barru, Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah desa, dan perwakilan nelayan duduk bersama mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.

Pertemuan tersebut digelar dalam rapat optimalisasi layanan BBM bersubsidi bagi nelayan di Aula Wira Bhakti Satria Polres Barru, Selasa (1/9/2026). Rapat dipimpin Wakapolres Barru Kompol Hardjoko, S.H., M.H.

Sejumlah persoalan menjadi pembahasan, mulai dari pemerataan pelayanan, antrean nelayan di SPBU, pembagian wilayah pelayanan, hingga proses verifikasi surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Bagi nelayan, kelancaran memperoleh BBM bukan sekadar persoalan administrasi. Bahan bakar merupakan kebutuhan utama untuk menunjang operasional melaut. Karena itu, setiap kendala dalam penyaluran berpotensi ikut memengaruhi aktivitas dan penghasilan mereka.

Wakapolres Barru Kompol Hardjoko mengatakan, rapat tersebut menjadi forum untuk membangun kesepahaman antara nelayan dan pihak SPBU sehingga kebutuhan operasional dapat dipenuhi tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat lainnya.

“Yang kita harapkan adalah adanya kesepahaman antara nelayan dan pihak SPBU, sehingga kebutuhan BBM untuk operasional nelayan dapat terpenuhi dengan baik, sementara pelayanan SPBU tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujar Kompol Hardjoko.

3.132 Nelayan Barru Sudah Memiliki Rekomendasi BBM

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barru H. Muhammad Ushuluddin mengungkapkan jumlah nelayan yang terdata di daerah tersebut mencapai 4.517 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.132 nelayan telah memiliki izin atau rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pelayanan mereka saat ini tersebar pada enam SPBU di Kabupaten Barru.

Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan BBM bersubsidi di sektor perikanan. Pada saat yang sama, jumlah nelayan yang dilayani membuat pengaturan distribusi menjadi hal yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pemerataan menjadi salah satu persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan. Jika seluruh nelayan terkonsentrasi pada SPBU tertentu, antrean berpotensi memanjang dan mengganggu kelancaran pelayanan.

Karena itu, pembagian wilayah pelayanan dan pengaturan waktu pengambilan dinilai perlu diperjelas agar nelayan dapat memperoleh BBM dengan lebih tertib.

Kasat Reskrim Polres Barru Iptu A. Fadly Yusuf, S.H., M.H., menekankan pentingnya pengaturan tersebut sekaligus memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan.

“Perlu ada kesepahaman mengenai pembagian zona pelayanan, verifikasi surat rekomendasi, pengaturan waktu pengambilan, serta pengawasan terhadap penggunaan surat kuasa. Dari sisi kepolisian, kami akan terus melakukan koordinasi dan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun potensi gangguan kamtibmas,” jelasnya.

Persoalan surat rekomendasi menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian. Verifikasi diperlukan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang memenuhi persyaratan.

Pengawasan juga dibutuhkan untuk mencegah penggunaan surat kuasa secara tidak sesuai maupun bentuk penyalahgunaan lainnya yang dapat mengganggu distribusi BBM kepada nelayan yang memang membutuhkan.

Nelayan Tanete Rilau Minta Pelayanan Diperluas

Dalam forum tersebut, perwakilan nelayan turut menyampaikan aspirasi. Salah satu yang mengemuka adalah kebutuhan penambahan lokasi pengambilan BBM bersubsidi bagi nelayan di Kecamatan Tanete Rilau.

Nelayan berharap lokasi pelayanan dapat diperluas sehingga beban pelayanan tidak hanya bertumpu pada SPBU tertentu. Dengan lokasi yang lebih proporsional, antrean diharapkan dapat dikurangi dan waktu nelayan untuk mendapatkan BBM menjadi lebih efisien.

Dari pihak SPBU, disampaikan kesiapan untuk melayani nelayan yang telah memenuhi persyaratan. Namun, pengelola juga membutuhkan pengaturan yang jelas terkait waktu dan mekanisme pelayanan.

Hal itu diperlukan agar antrean nelayan tidak bercampur dengan kendaraan angkutan maupun pengguna BBM lainnya.

Sementara itu, Pertamina menjelaskan bahwa setiap SPBU memiliki alokasi BBM berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Artinya, pelayanan di masing-masing SPBU tetap harus menyesuaikan dengan ketersediaan dan kuota yang berlaku.

Untuk memperkuat pengawasan, transaksi BBM juga dipantau melalui sistem digitalisasi dan kamera CCTV. Jika ditemukan transaksi yang tidak sesuai ketentuan, tindakan dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Kondisi tersebut membuat koordinasi antara Pemkab Barru, Polres Barru, Pertamina, SPBU, pemerintah desa, dan nelayan menjadi penting. Tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan antrean, tetapi juga memastikan subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran.

Rapat tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan nelayan dengan kemampuan pelayanan SPBU. Nelayan membutuhkan kepastian akses BBM untuk melaut, sementara SPBU harus memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai aturan dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

Wakapolres Barru menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi antarpihak. Dengan adanya kesepahaman, penyaluran BBM diharapkan berlangsung lebih tertib dan dapat mendukung aktivitas nelayan.

Bagi Kabupaten Barru, persoalan BBM bersubsidi memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Ketika kebutuhan bahan bakar nelayan dapat dipenuhi dengan pelayanan yang tertib, kegiatan melaut dapat berjalan lebih lancar dan pada akhirnya ikut menopang perputaran ekonomi masyarakat.

Karena itu, pembahasan tidak berhenti pada persoalan antrean atau teknis pengambilan BBM. Yang hendak dibangun adalah sistem pelayanan yang lebih teratur, transparan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan nelayan tanpa mengabaikan hak masyarakat pengguna SPBU lainnya.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat, seluruh pihak diharapkan dapat menemukan pola pelayanan terbaik bagi BBM bersubsidi nelayan di Kabupaten Barru, sehingga subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan aktivitas perikanan dapat terus bergerak.