BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., meminta seluruh perangkat daerah memperkuat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang inovatif, transparan dan tetap berpihak pada kenyamanan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Abustan saat memimpin Evaluasi PAD dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026 di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).

Evaluasi tersebut merupakan rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

Abustan menegaskan, PAD memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengejar target, tetapi perlu terus mencari cara baru untuk menggali potensi pendapatan yang ada.

“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.

Digitalisasi Diperluas, Pelayanan Tetap Jadi Prioritas

Salah satu fokus evaluasi adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Abustan mendorong penggunaan transaksi elektronik diperluas dalam kegiatan pemerintahan, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, digitalisasi dapat membuat transaksi lebih efisien sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.

Bapenda bersama perangkat daerah terkait juga diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparatur mengenai penggunaan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS.

“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” jelasnya.

Literasi keuangan masyarakat juga dinilai perlu diperkuat agar penggunaan layanan perbankan dan kanal pembayaran digital semakin terbiasa dilakukan secara aman, mudah dan efisien.

Dari sisi capaian, pendapatan pajak daerah hingga Triwulan II 2026 telah mencapai 45,72 persen. Sementara retribusi jasa umum berada di kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, dan retribusi perizinan tertentu telah mencapai sekitar 50 persen.

Abustan meminta capaian tersebut terus didorong melalui langkah yang terukur karena tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir.

Khusus PBB-P2, ia mengingatkan agar pemerintah memanfaatkan momentum aktivitas ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. Namun, pendekatan kepada masyarakat harus dilakukan secara persuasif, bukan semata-mata melalui penagihan.

“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.

Ia bahkan mengajak seluruh peserta rapat menjadi contoh dengan memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar PBB-P2 melalui kanal digital.

Penguatan PAD juga diarahkan pada sektor pelayanan kesehatan. Abustan mendorong pengelolaan retribusi pelayanan di puskesmas dan rumah sakit semakin baik, termasuk melalui optimalisasi sistem pembayaran non-tunai.

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga diminta diperkuat agar mampu memberikan layanan pengujian yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi komoditas daerah. Penguatan layanan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan produk unggulan Barru.

Di sektor perhubungan, pemerintah daerah diminta memetakan kembali potensi retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan dan pemanfaatan aset daerah. Pengkajian tersebut diharapkan membuka ruang peningkatan kontribusi sektor perhubungan terhadap PAD secara berkelanjutan.

Potensi lain berada pada sektor pariwisata. Abustan menilai objek-objek wisata di Barru memiliki peluang untuk dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih profesional, tanpa mengabaikan pelayanan, kenyamanan pengunjung dan keberlanjutan.

Kemungkinan penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada objek wisata yang dikelola pemerintah daerah juga dapat menjadi bahan kajian. Pola tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Meski berbagai sumber pendapatan terus digenjot, Abustan mengingatkan agar peningkatan PAD tidak dipisahkan dari kualitas pelayanan publik.

Perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas hingga pengelola retribusi diminta memperkuat koordinasi dan menjalankan perannya masing-masing secara maksimal.

Menurut Abustan, masyarakat bukan sekadar objek dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, melainkan bagian penting dari proses tersebut. Karena itu, pemungutan pajak dan retribusi harus dilakukan secara humanis, komunikatif dan memberikan kemudahan.

“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.

Evaluasi Triwulan II tersebut pun diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki strategi pada periode berikutnya. Seluruh jajaran diminta tidak lengah dan terus mencari ruang pendapatan yang dapat dioptimalkan.

“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.