BARRU, LENSAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah kapasitas fiskal yang disebut menjadi yang terendah di Sulawesi Selatan. Kondisi itu mendorong Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari memperkuat digitalisasi transaksi sekaligus menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hal tersebut disampaikan Andi Ina saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang dirangkaikan dengan Evaluasi Realisasi PAD dan PBB-P2 Triwulan II Tahun 2026 di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).

Dalam forum yang dihadiri Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda bersama jajaran, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, Kajari Barru Erik Yudistira, Sekretaris Daerah Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., pimpinan perbankan dan sejumlah pemangku kepentingan itu, Bupati menekankan pentingnya memperluas transaksi keuangan berbasis digital.

Digitalisasi Jadi Jalan Perkuat Pendapatan Daerah

Menurut Andi Ina, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bukan sekadar perubahan cara membayar, tetapi bagian dari pembenahan tata kelola keuangan daerah. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai diarahkan beralih ke sistem non-tunai melalui transfer bank, virtual account, QRIS dan berbagai kanal digital lainnya.

“Melalui penerapan ETPD ini, kita berharap dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas setiap transaksi, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan dana,” ujarnya.

Kemudahan pembayaran secara digital juga dinilai dapat membuat masyarakat lebih mudah memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Semakin sederhana proses pembayaran, semakin terbuka pula peluang meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Evaluasi hingga Triwulan II 2026 menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong penerimaan daerah. Pendapatan pajak daerah baru terealisasi 45,72 persen dari target, sedangkan pendapatan retribusi daerah berada pada angka 32,58 persen.

Perhatian lebih besar diberikan pada PBB-P2. Hingga Triwulan II, realisasinya baru mencapai 12,75 persen dari target.

Andi Ina mengatakan PBB-P2 memiliki karakteristik berbeda karena keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. Karena itu, para camat, lurah dan kepala desa diminta lebih aktif mengedukasi masyarakat, mempermudah pembayaran melalui kanal digital serta melakukan pendataan dan validasi objek pajak secara berkala.

“Ini diperlukan sinergi dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.

Di tengah capaian tersebut, beberapa sumber PAD justru menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah mencapai 108,39 persen, sementara lain-lain PAD yang sah bahkan mencapai 226,89 persen dari target.

Capaian itu menjadi sinyal bahwa masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui inovasi dan pengelolaan yang lebih efektif.

Bupati juga mengakui bahwa penerapan digitalisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari integrasi sistem yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah pedesaan dan terpencil, kapasitas sumber daya manusia, perubahan kebiasaan transaksi masyarakat, hingga persoalan keamanan siber dan perlindungan data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Barru akan memperkuat integrasi sistem antarperangkat daerah, meningkatkan infrastruktur digital serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada sumber daya manusia. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan diperluas.

Kerja sama dengan perbankan dan stakeholder lainnya akan terus didorong, terutama untuk memperluas kanal pembayaran digital pajak dan retribusi daerah.

Andi Ina kemudian menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah dan kepala desa agar mempercepat realisasi PAD pada Triwulan III dan IV melalui strategi yang lebih agresif dan terukur.

Perangkat daerah juga diminta memperkuat koordinasi, mengoptimalkan kanal digital untuk setiap jenis pajak dan retribusi, serta melakukan penagihan aktif terhadap piutang pajak dan retribusi daerah.

“Karena harus kita sadari bahwa Kabupaten Barru di tahun 2026 ini adalah daerah dengan kapasitas fiskal terendah di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Ini menjadi tantangan buat saya dan Pak Wakil untuk bagaimana ruang-ruang pendapatan daerah yang bisa kita maksimalkan,” kata Andi Ina.

Ia menyebutkan APBD Kabupaten Barru Tahun 2026 berada di kisaran Rp766 miliar. Dengan kondisi fiskal tersebut, optimalisasi PAD menjadi kebutuhan penting agar ruang pembiayaan pembangunan daerah dapat terus diperkuat.

“Dengan bersinergi dan kerja sama dari seluruh pihak dan stakeholder yang ada, insyaallah ruang-ruang pendapatan daerah akan kita maksimalkan,” ujarnya.

Baru 15 Ribu dari 136 Ribu NOP PBB-P2 Gunakan Pembayaran Non-Tunai

Sebelumnya, Kepala Bapenda Barru Hj. A. Hilmanida dalam laporannya mengungkapkan masih besarnya peluang untuk memperluas penggunaan pembayaran digital dalam penerimaan PBB-P2.

Dari sekitar 136 ribu Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 di Kabupaten Barru, baru sekitar 15 ribu NOP yang melakukan transaksi secara non-tunai, khususnya melalui QRIS.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar.

Upaya memperkenalkan pembayaran digital juga dilakukan melalui kegiatan Semarak Merdeka dan Gebyar UMKM dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Colliq Pujie.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 333 wajib pajak memanfaatkan QRIS untuk membayar PBB-P2. Selain itu, sekitar 3.000 pengguna QRIS melakukan transaksi pada tenant UMKM.

Pada kesempatan itu, Desa Siddo mendapat apresiasi sebagai desa dengan frekuensi transaksi digital atau QRIS terbanyak. Sementara PT Philips Seafood mendapat apresiasi sebagai wajib pajak PBB perusahaan yang dinilai paling patuh dalam kategori pajak tinggi.

HLM TP2DD kemudian dilanjutkan dengan paparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan serta evaluasi PAD dan PBB-P2 Triwulan II yang dipimpin Wakil Bupati Barru.

Bupati Andi Ina turut menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat daerah, bank mitra, masyarakat dan para wajib pajak yang telah mendukung percepatan digitalisasi transaksi.

Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai evaluasi, tetapi menjadi ruang memperkuat kolaborasi agar PAD Kabupaten Barru dapat terus ditingkatkan melalui inovasi, digitalisasi dan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan kepatuhan hukum, kehati-hatian dan transparansi.