MAKASSAR, LENSAMERDEKA.COM – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Barru, Abu Bakar, S.Sos., M.Si., melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II yang digelar di Kampus Universitas Islam Makassar (UIM), Sabtu (10/5/2025).

Dalam kunjungannya, Abu Bakar turut didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barru beserta jajaran, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan regulasi nasional.

Ujian tahap kedua ini diikuti oleh 852 peserta yang berasal dari berbagai formasi, mulai dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik, hingga tenaga teknis. Jumlah ini menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat Barru terhadap kesempatan menjadi bagian dari aparatur sipil negara melalui jalur PPPK.

Di hadapan para peserta ujian, Abu Bakar menyampaikan pesan motivatif sekaligus mengingatkan pentingnya kesiapan mental dan akademik. “Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan tenang dan penuh percaya diri. Dengan persiapan yang matang, doa, dan kerja keras, insya Allah hasil terbaik bisa diraih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abu Bakar menegaskan bahwa seleksi PPPK bukan semata-mata mekanisme rekrutmen, melainkan bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. “Melalui proses ini, kita berharap bisa menghadirkan aparatur yang kompeten dan berdedikasi, demi memperkuat pelayanan kepada masyarakat Barru,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, sementara keberhasilan sepenuhnya bergantung pada usaha dan integritas masing-masing peserta. Ia pun mengajak seluruh peserta untuk menjadikan seleksi ini sebagai momentum perjuangan pribadi dalam membangun karier dan kontribusi nyata bagi daerah.

Seleksi PPPK sendiri menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, sekaligus menjawab tantangan reformasi birokrasi di tingkat daerah.